Jakarta, 26 Februari 2026 – Gelombang massa berbaju almamater beragam warna
kembali memadati kawasan Jakarta Pusat hari ini. Sejak pukul 10.00 WIB,
ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Koalisi Mahasiswa Peduli
Hutan Indonesia (KMPHI) mulai bergerak dari titik kumpul di Monumen
Nasional menuju depan Istana Merdeka dan gedung kementerian terkait. Aksi
ini bukan sekadar rutinitas aktivisme, melainkan sebuah manifestasi dari
kegelisahan generasi muda terhadap keberlangsungan paru-paru dunia yang
kian tergerus oleh kepentingan industri.
Pemicu utama aksi besar-besaran ini adalah rilis data terbaru mengenai
angka deforestasi di wilayah Kalimantan dan Papua yang dianggap tidak
transparan. Mahasiswa menilai ada ketidaksinkronan antara klaim
keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka penebangan hutan dengan
kenyataan di lapangan yang mereka temukan melalui riset mandiri dan
advokasi masyarakat adat.
Isu "Food Estate" dan perluasan konsesi lahan untuk pertambangan nikel
menjadi dua poin krusial yang diangkat. Mahasiswa berpendapat bahwa ambisi
menjadi pemimpin pasar baterai kendaraan listrik global tidak boleh dibayar
dengan kehancuran biodiversitas hutan hujan tropis yang tersisa. Bagai
pedang bermata dua, transisi energi hijau di satu sisi justru dianggap
memicu kerusakan lingkungan di sisi lain melalui aktivitas hulu
pertambangan yang tidak terkendali.
Suasana di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat terpantau padat sejak siang
hari. Massa aksi membawa berbagai atribut, mulai dari spanduk
bertuliskan "Hutan Bukan Komoditas" hingga poster-poster kreatif yang
menyindir kebijakan lingkungan saat ini. Namun, yang paling menarik
perhatian adalah aksi teatrikal yang dilakukan di depan barikade polisi.
Sejumlah mahasiswa melumuri tubuh mereka dengan cairan hitam menyerupai
lumpur dan oli, menggambarkan penderitaan satwa liar dan masyarakat adat
yang kehilangan ruang hidup akibat eksploitasi lahan.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi dalam orasinya menegaskan bahwa gerakan
ini bersifat organik dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik praktis
manapun. "Kami di sini membawa mandat dari rakyat pedalaman, dari
hutan-hutan yang kini hanya tersisa tunggulnya. Kami menuntut hak atas masa
depan lingkungan yang sehat, bukan sekadar janji-janji karbon di atas
kertas," teriak sang korlap melalui pengeras suara yang disambut riuh
sorakan massa.
Dalam dokumen resmi yang mereka sebut sebagai "Deklarasi Merdeka Hijau",
terdapat sepuluh tuntutan utama yang ingin mereka sampaikan langsung kepada
Presiden atau perwakilannya:
* Moratorium Absolut Penambangan di Kawasan Hutan Lindung: Menghentikan
semua izin baru pertambangan tanpa pengecualian di wilayah sensitif
ekologis.
* Audit Transparan Proyek Strategis Nasional (PSN): Menuntut keterbukaan
data mengenai dampak lingkungan dari proyek skala besar di Kalimantan.
* Pengakuan Hak Masyarakat Adat: Mendesak segera disahkannya RUU
Masyarakat Adat sebagai benteng terakhir penjaga hutan.
* Revisi UU Cipta Kerja Klaster Lingkungan: Menghapus pasal-pasal yang
dianggap mempermudah izin alih fungsi lahan hutan.
* Restorasi Lahan Pascatambang yang Terukur: Mewajibkan perusahaan
melakukan reklamasi hutan secara nyata, bukan sekadar menanam pohon di
lahan gersang.
* Perlindungan Aktivis Lingkungan: Menghentikan segala bentuk
kriminalisasi terhadap warga lokal atau mahasiswa yang menyuarakan
penolakan terhadap perusakan alam.
* Transparansi Dana Carbon Credit: Menuntut kejelasan aliran dana dari
perdagangan karbon internasional agar benar-benar sampai ke tingkat akar
rumput.
* Penegakan Hukum Terhadap Pembakar Hutan: Meminta tindakan tegas tanpa
pandang bulu terhadap korporasi yang terlibat kebakaran hutan tahunan.
* Kurikulum Pendidikan Berbasis Ekologi: Mengintegrasikan pemahaman krisis
iklim ke dalam sistem pendidikan nasional secara masif.
* Pembentukan Komite Independen Pengawas Lingkungan: Melibatkan unsur
mahasiswa dan akademisi dalam setiap proses AMDAL proyek berskala nasional.
Respon Otoritas dan Pengamanan
Pihak Kepolisian Metro Jaya menyiagakan sekitar 2.500 personel gabungan
dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP. Kapolres Jakarta Pusat menyatakan
bahwa pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam
mengawal aksi ini. "Kami memahami aspirasi adik-adik mahasiswa. Fokus kami
adalah memastikan arus lalu lintas tetap berjalan meski ada penyesuaian,
serta menjaga agar tidak ada penyusup yang memprovokasi kericuhan," ujarnya
di lokasi.
Sejauh ini, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat telah dialihkan.
Kendaraan dari arah Thamrin menuju Harmoni diarahkan melewati jalan-jalan
alternatif. Meskipun sempat terjadi ketegangan kecil saat massa mencoba
mendekati kawat berduri, situasi secara umum tetap terkendali berkat
koordinasi yang baik antara korlap aksi dan pihak keamanan.
Demonstrasi hari ini menandai pergeseran menarik dalam pola gerakan
mahasiswa Indonesia. Jika pada tahun-tahun sebelumnya fokus gerakan lebih
banyak pada isu korupsi dan demokrasi formal, kini isu lingkungan
(environmentalism) mulai menjadi katalisator utama. Generasi Z dan Alpha
yang kini menduduki bangku kuliah merasa bahwa mereka adalah kelompok yang
paling akan terdampak oleh krisis iklim di masa depan.
Bagi mereka, hutan bukan hanya sekadar kumpulan pohon, melainkan sistem
penunjang kehidupan yang menentukan kualitas udara, ketersediaan air, dan
kestabilan suhu yang akan mereka tinggali 20 hingga 30 tahun mendatang.
Kesadaran akan "keadilan antar-generasi" inilah yang membuat aksi kali ini
memiliki napas yang panjang dan militansi yang tinggi.
Salah satu tantangan besar dari gerakan ini adalah konsistensi. Seringkali
aksi jalanan berakhir tanpa tindak lanjut yang nyata dari pembuat
kebijakan. Oleh karena itu, KMPHI menyatakan telah menyiapkan tim ahli yang
terdiri dari mahasiswa hukum dan lingkungan untuk mengawal tuntutan ini
melalui jalur audiensi resmi dan gugatan hukum (Citizen Lawsuit) jika dalam
7x24 jam pemerintah tidak memberikan respon konkret.
Di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada dilema antara kebutuhan investasi
untuk pertumbuhan ekonomi dan kewajiban menjaga lingkungan. Namun,
mahasiswa menawarkan perspektif bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan ada
artinya jika biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi bencana ekologis
di masa depan jauh lebih besar daripada keuntungan saat ini.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di bawah terik matahari
Jakarta. Suara nyanyian lagu-lagu perjuangan masih terdengar kencang,
bersahutan dengan bunyi klakson kendaraan yang terjebak macet. Apa pun
hasil dari demonstrasi hari ini, satu hal yang pasti: suara anak muda
mengenai keselamatan bumi tidak lagi bisa diabaikan.
Aksi ini adalah pengingat keras bagi para pengambil kebijakan bahwa
pembangunan tanpa keberlanjutan hanyalah sebuah utang yang dibebankan
kepada generasi mendatang. Hutan Indonesia, sebagai warisan yang tak
ternilai, kini memiliki penjaga-penjaga baru yang siap berdiri di garis
terdepan jalanan Jakarta.
kembali memadati kawasan Jakarta Pusat hari ini. Sejak pukul 10.00 WIB,
ribuan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Koalisi Mahasiswa Peduli
Hutan Indonesia (KMPHI) mulai bergerak dari titik kumpul di Monumen
Nasional menuju depan Istana Merdeka dan gedung kementerian terkait. Aksi
ini bukan sekadar rutinitas aktivisme, melainkan sebuah manifestasi dari
kegelisahan generasi muda terhadap keberlangsungan paru-paru dunia yang
kian tergerus oleh kepentingan industri.
Pemicu utama aksi besar-besaran ini adalah rilis data terbaru mengenai
angka deforestasi di wilayah Kalimantan dan Papua yang dianggap tidak
transparan. Mahasiswa menilai ada ketidaksinkronan antara klaim
keberhasilan pemerintah dalam menurunkan angka penebangan hutan dengan
kenyataan di lapangan yang mereka temukan melalui riset mandiri dan
advokasi masyarakat adat.
Isu "Food Estate" dan perluasan konsesi lahan untuk pertambangan nikel
menjadi dua poin krusial yang diangkat. Mahasiswa berpendapat bahwa ambisi
menjadi pemimpin pasar baterai kendaraan listrik global tidak boleh dibayar
dengan kehancuran biodiversitas hutan hujan tropis yang tersisa. Bagai
pedang bermata dua, transisi energi hijau di satu sisi justru dianggap
memicu kerusakan lingkungan di sisi lain melalui aktivitas hulu
pertambangan yang tidak terkendali.
Suasana di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat terpantau padat sejak siang
hari. Massa aksi membawa berbagai atribut, mulai dari spanduk
bertuliskan "Hutan Bukan Komoditas" hingga poster-poster kreatif yang
menyindir kebijakan lingkungan saat ini. Namun, yang paling menarik
perhatian adalah aksi teatrikal yang dilakukan di depan barikade polisi.
Sejumlah mahasiswa melumuri tubuh mereka dengan cairan hitam menyerupai
lumpur dan oli, menggambarkan penderitaan satwa liar dan masyarakat adat
yang kehilangan ruang hidup akibat eksploitasi lahan.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi dalam orasinya menegaskan bahwa gerakan
ini bersifat organik dan tidak ditunggangi oleh kepentingan politik praktis
manapun. "Kami di sini membawa mandat dari rakyat pedalaman, dari
hutan-hutan yang kini hanya tersisa tunggulnya. Kami menuntut hak atas masa
depan lingkungan yang sehat, bukan sekadar janji-janji karbon di atas
kertas," teriak sang korlap melalui pengeras suara yang disambut riuh
sorakan massa.
Dalam dokumen resmi yang mereka sebut sebagai "Deklarasi Merdeka Hijau",
terdapat sepuluh tuntutan utama yang ingin mereka sampaikan langsung kepada
Presiden atau perwakilannya:
* Moratorium Absolut Penambangan di Kawasan Hutan Lindung: Menghentikan
semua izin baru pertambangan tanpa pengecualian di wilayah sensitif
ekologis.
* Audit Transparan Proyek Strategis Nasional (PSN): Menuntut keterbukaan
data mengenai dampak lingkungan dari proyek skala besar di Kalimantan.
* Pengakuan Hak Masyarakat Adat: Mendesak segera disahkannya RUU
Masyarakat Adat sebagai benteng terakhir penjaga hutan.
* Revisi UU Cipta Kerja Klaster Lingkungan: Menghapus pasal-pasal yang
dianggap mempermudah izin alih fungsi lahan hutan.
* Restorasi Lahan Pascatambang yang Terukur: Mewajibkan perusahaan
melakukan reklamasi hutan secara nyata, bukan sekadar menanam pohon di
lahan gersang.
* Perlindungan Aktivis Lingkungan: Menghentikan segala bentuk
kriminalisasi terhadap warga lokal atau mahasiswa yang menyuarakan
penolakan terhadap perusakan alam.
* Transparansi Dana Carbon Credit: Menuntut kejelasan aliran dana dari
perdagangan karbon internasional agar benar-benar sampai ke tingkat akar
rumput.
* Penegakan Hukum Terhadap Pembakar Hutan: Meminta tindakan tegas tanpa
pandang bulu terhadap korporasi yang terlibat kebakaran hutan tahunan.
* Kurikulum Pendidikan Berbasis Ekologi: Mengintegrasikan pemahaman krisis
iklim ke dalam sistem pendidikan nasional secara masif.
* Pembentukan Komite Independen Pengawas Lingkungan: Melibatkan unsur
mahasiswa dan akademisi dalam setiap proses AMDAL proyek berskala nasional.
Respon Otoritas dan Pengamanan
Pihak Kepolisian Metro Jaya menyiagakan sekitar 2.500 personel gabungan
dari unsur Polri, TNI, dan Satpol PP. Kapolres Jakarta Pusat menyatakan
bahwa pihaknya mengedepankan pendekatan persuasif dan humanis dalam
mengawal aksi ini. "Kami memahami aspirasi adik-adik mahasiswa. Fokus kami
adalah memastikan arus lalu lintas tetap berjalan meski ada penyesuaian,
serta menjaga agar tidak ada penyusup yang memprovokasi kericuhan," ujarnya
di lokasi.
Sejauh ini, arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Barat telah dialihkan.
Kendaraan dari arah Thamrin menuju Harmoni diarahkan melewati jalan-jalan
alternatif. Meskipun sempat terjadi ketegangan kecil saat massa mencoba
mendekati kawat berduri, situasi secara umum tetap terkendali berkat
koordinasi yang baik antara korlap aksi dan pihak keamanan.
Demonstrasi hari ini menandai pergeseran menarik dalam pola gerakan
mahasiswa Indonesia. Jika pada tahun-tahun sebelumnya fokus gerakan lebih
banyak pada isu korupsi dan demokrasi formal, kini isu lingkungan
(environmentalism) mulai menjadi katalisator utama. Generasi Z dan Alpha
yang kini menduduki bangku kuliah merasa bahwa mereka adalah kelompok yang
paling akan terdampak oleh krisis iklim di masa depan.
Bagi mereka, hutan bukan hanya sekadar kumpulan pohon, melainkan sistem
penunjang kehidupan yang menentukan kualitas udara, ketersediaan air, dan
kestabilan suhu yang akan mereka tinggali 20 hingga 30 tahun mendatang.
Kesadaran akan "keadilan antar-generasi" inilah yang membuat aksi kali ini
memiliki napas yang panjang dan militansi yang tinggi.
Salah satu tantangan besar dari gerakan ini adalah konsistensi. Seringkali
aksi jalanan berakhir tanpa tindak lanjut yang nyata dari pembuat
kebijakan. Oleh karena itu, KMPHI menyatakan telah menyiapkan tim ahli yang
terdiri dari mahasiswa hukum dan lingkungan untuk mengawal tuntutan ini
melalui jalur audiensi resmi dan gugatan hukum (Citizen Lawsuit) jika dalam
7x24 jam pemerintah tidak memberikan respon konkret.
Di sisi lain, pemerintah dihadapkan pada dilema antara kebutuhan investasi
untuk pertumbuhan ekonomi dan kewajiban menjaga lingkungan. Namun,
mahasiswa menawarkan perspektif bahwa pertumbuhan ekonomi tidak akan ada
artinya jika biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi bencana ekologis
di masa depan jauh lebih besar daripada keuntungan saat ini.
Hingga berita ini diturunkan, massa masih bertahan di bawah terik matahari
Jakarta. Suara nyanyian lagu-lagu perjuangan masih terdengar kencang,
bersahutan dengan bunyi klakson kendaraan yang terjebak macet. Apa pun
hasil dari demonstrasi hari ini, satu hal yang pasti: suara anak muda
mengenai keselamatan bumi tidak lagi bisa diabaikan.
Aksi ini adalah pengingat keras bagi para pengambil kebijakan bahwa
pembangunan tanpa keberlanjutan hanyalah sebuah utang yang dibebankan
kepada generasi mendatang. Hutan Indonesia, sebagai warisan yang tak
ternilai, kini memiliki penjaga-penjaga baru yang siap berdiri di garis
terdepan jalanan Jakarta.
Tags:
Artikel